Wacana penggunaan skema rental mobil dinas di Kabupaten Cirebon kembali menjadi sorotan publik setelah muncul usulan skema baru yang diklaim lebih efisien dan mampu menekan pemborosan anggaran daerah. Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih penuh tekanan, transparansi penggunaan APBD menjadi tuntutan yang tidak bisa lagi diabaikan.

Publik tentu berhak bertanya:
Apakah sistem rental kendaraan dinas benar-benar lebih hemat dibanding pengadaan langsung?
Bagaimana mekanisme pengawasan dan perhitungan anggarannya?
Siapa yang paling diuntungkan dari skema tersebut?

Usulan efisiensi seharusnya bukan sekadar narasi administratif, tetapi harus dibuktikan dengan data terbuka dan kajian yang bisa diuji publik. Jangan sampai istilah “efisien” justru menjadi celah baru yang berpotensi membebani keuangan daerah dalam jangka panjang.

FORMASI menawarkan konsep baru sebagai solusi. Namun masyarakat juga menunggu keberanian pemerintah daerah untuk membuka seluruh rincian kebutuhan kendaraan dinas, biaya operasional, hingga evaluasi penggunaan anggaran sebelumnya secara transparan.

Karena uang daerah bukan milik segelintir elit birokrasi.
Itu adalah uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

Kritik bukan ancaman.
Pengawasan publik adalah bagian dari demokrasi.