Jakarta, – Di tengah derasnya arus informasi digital yang kian dinamis, Divisi Humas Polri terus meneguhkan komitmennya dalam menjaga transparansi dan keterbukaan informasi publik. Momentum penting ini diwujudkan melalui Dialog Publik bertajuk “Polisi Bersama Masyarakat Meruang Informasi Publik di Era Digital” yang digelar di Hotel Kebayoran Park, Jakarta, Senin (2/11/2026).

Acara strategis yang diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Humas Polri ini dibuka secara resmi oleh Karo Penmas Divhumas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, S.I.K., mewakili Kadiv Humas Polri. Agenda ini juga dihadiri langsung oleh para Kabid Humas Polda dari seluruh penjuru Indonesia.

​Dalam sambutan pembukaannya, Karo Penmas menyampaikan amanat mendalam dari Kadiv Humas Polri, yang menyelaraskan harapan besar dari Presiden Republik Indonesia dan Kapolri. Di hadapan jajaran kehumasan, ia menegaskan kembali prinsip utama dalam tubuh Korps Bhayangkara.

“Senjata ketenaran adalah rakyat, dan kepercayaan adalah senjata terkuat seorang polisi,” ujar Brigjen Pol. Trunoyudo.

Ia menambahkan bahwa kepercayaan publik (public trust) merupakan marwah tertinggi institusi yang wajib dijaga melalui pelayanan informasi yang jujur, cepat, dan menyejukkan di tengah modernisasi komunikasi.

​Lima Pilar Kepercayaan Publik

Dalam materi pemaparan yang mendalam, forum juga mengupas tuntas inti pertanyaan penting: “Apa yang membuat masyarakat percaya kepada polisi?” Berdasarkan paparan materi dan hasil riset yang dibahas, beberapa faktor utama yang menumbuhkan kepercayaan tersebut meliputi:

​• Transparansi: Masyarakat dapat memahami dengan jelas tujuan komunikasi dan tindakan petugas.

• Keadilan: Memastikan setiap warga diperlakukan secara hormat dan mendapatkan penjelasan yang layak.

• Responsif: Menjamin setiap pertanyaan, laporan, dan keluhan masyarakat ditanggapi dengan cepat dan jelas.

• Akuntabilitas: Institusi berkomitmen menjelaskan proses kerja, berani memperbaiki kesalahan, dan mempertanggungjawabkan tindakan.

• Keselarasan Kanal Informasi: Pesan yang disampaikan ke publik harus konsisten, sejalan dengan konteks, dan tidak saling bertentangan.

​Merujuk pada penelitian Dobson et al. (2025), ditekankan pula bahwa pernyataan singkat yang menjelaskan maksud balik petugas dapat mengurangi perasaan terancam dan meningkatkan kepercayaan terhadap interaksi polisi-masyarakat, yang memberi dasar empiris untuk komunikasi bersama yang penting.

Melawan Hoaks dan Menjaga Ruang Digital

Dialog publik ini tidak menampik adanya tantangan berat di ruang siber. Tercatat ada 1.593 temuan hoaks serta kompleksitas indikator digital (seperti tingkat kerawanan sebesar 81,72% dan 44,53%) yang berpotensi memicu disinformasi di tengah masyarakat. Selain itu, dibahas pula pergeseran paradigma komunikasi Humas Polri yang menghadapi tantangan komunikasi satu arah serta penyebaran informasi yang belum sepenuhnya merata.

Sebagai solusi untuk mewujudkan ruang informasi digital yang sehat dan membangun kepercayaan publik, materi menekankan pentingnya:

​1. Etika Ruang Publik: Menghadirkan informasi berbasis literasi dan verifikasi data yang akurat.

2. Validitas Informasi: Menjaga keaslian sumber dan siklus informasi demi menangkal hoaks.

3. Edukasi Publik: Menyajikan informasi berkualitas untuk membangun keadaban serta kecerdasan opini publik.

4. Pendekatan Humanis: Mengedepankan keseimbangan data aktual demi mewujudkan kolaborasi data-driven policing yang menempatkan masyarakat sebagai pusat pelayanan.

​Semangat kebersamaan dalam momentum HUT Humas Polri ini menjadi pendorong kuat bagi seluruh pengemban fungsi humas di wilayah untuk membawa pulang solusi strategis tersebut ke daerah masing-masing. Langkah ini memastikan bahwa pesan transparansi, keteduhan, literasi digital, dan kebenaran informasi dapat terwujud secara nyata di seluruh pelosok Tanah Air, demi menjaga ruang digital yang sehat, harmonis, serta dicintai oleh rakyat.

(Red/Rezha LDD)