Sorong, – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Papua Barat Daya mengungkap dugaan penimbunan 850 liter bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi di wilayah Sorong. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan seorang tersangka berinisial A beserta satu unit mobil truk.

Kasubdit 4 Ditreskrimsus Polda Papua Barat Daya AKBP Erwin Togar Hasian Situmorang menjelaskan, kasus ini terungkap setelah petugas menyelidiki aktivitas pengisian solar di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Penyelidikan dilakukan menyusul kecurigaan terhadap kendaraan yang berulang kali mengisi solar menggunakan nomor polisi dan barcode berbeda.

“Setelah kami lakukan penyelidikan dan surveillance, ternyata yang bersangkutan melakukan pengetapan di daerah Jalan Baru. Setelah BBM terkumpul dan tangki kendaraan penuh, solar tersebut kemudian dikirim ke wilayah Salawati,” ujar Erwin di Aimas, Kabupaten Sorong, Selasa (10/11/2026).

Berdasarkan pemeriksaan sementara, tersangka mengaku mengumpulkan solar hasil pengisian dari SPBU secara mandiri. BBM tersebut terlebih dahulu ditampung di rumah hingga mencapai jumlah tertentu, sebelum kemudian dijual kembali.

Meski demikian, penyidik masih menelusuri pihak-pihak yang diduga menerima atau membeli solar tersebut. Polisi juga mendalami kemungkinan adanya keterlibatan perusahaan dalam penyaluran BBM bersubsidi tersebut.

“Kami masih dalami siapa yang menerima minyaknya. Apakah mereka memang sengaja membeli barang subsidi atau sebenarnya memesan BBM nonsubsidi tetapi barang yang diterima tidak sesuai. Itu masih harus kami dalami,” jelasnya.

Untuk mengembangkan penyidikan, polisi telah memeriksa seorang pegawai berinisial H. Penyidik juga membuka kemungkinan memanggil pihak lain yang dinilai memiliki informasi maupun tanggung jawab terkait aktivitas tersebut.

Terkait dugaan hubungan dengan kasus penyalahgunaan BBM subsidi sebelumnya, Erwin menyebut hingga kini belum ditemukan keterkaitan secara langsung. Namun, penyelidikan tetap dikembangkan untuk memastikan kemungkinan adanya hubungan antarkasus.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun.

Erwin menambahkan, Polda Papua Barat Daya telah melakukan langkah pencegahan sejak Oktober melalui sosialisasi kepada sejumlah SPBU. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut instruksi Mabes Polri untuk memperketat pengawasan distribusi BBM bersubsidi.

“Bahkan, sejumlah SPBU telah menerapkan pembatasan pengisian solar menggunakan barcode, yakni satu kendaraan hanya diperbolehkan mengisi dalam rentang dua hari sekali,” ujarnya.

Namun, pelaku diduga berupaya mengakali sistem pembatasan tersebut dengan mengganti pelat nomor kendaraan dan menggunakan barcode berbeda. Meski demikian, foto kendaraan yang digunakan untuk pengisian tetap sama.

“Kita akan terus melakukan pengawasan dan mengembangkan penyelidikan guna mengungkap kemungkinan adanya pelaku maupun jaringan lain yang terlibat dalam penyalahgunaan BBM bersubsidi di wilayah Papua Barat Daya,” jelasnya.

Polda Papua Barat Daya menegaskan pengawasan distribusi BBM bersubsidi akan terus diperkuat agar penyalurannya tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak.

(Red/Rezha LDD)