Temuan nomor telepon pada fitur dukungan aplikasi milik PPID Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi sorotan publik setelah diduga salah dicantumkan. Nomor yang seharusnya menjadi jalur resmi layanan pengguna justru terhubung ke seorang warga yang tidak memiliki keterkaitan apa pun dengan aplikasi maupun instansi tersebut.

Informasi ini mencuat setelah beredarnya tangkapan layar di media sosial yang memperlihatkan detail kontak pada bagian “app support”. Dalam tampilan tersebut, nomor telepon dituliskan sebagai sarana bantuan bagi pengguna yang membutuhkan informasi atau mengalami kendala teknis. Namun, ketika nomor itu dihubungi, respons yang diterima justru di luar dugaan.

Pemilik nomor mengaku kebingungan dan menegaskan bahwa dirinya bukan bagian dari pengelola aplikasi PPID BGN. Dalam percakapan yang kemudian viral, ia menyebut nomor tersebut adalah miliknya secara pribadi dan tidak pernah didaftarkan atau diberikan izin untuk digunakan sebagai kontak layanan publik. Ia juga menyatakan tidak mengetahui bagaimana nomornya bisa tercantum dalam sistem aplikasi.

Situasi ini menyebabkan kebingungan di kalangan pengguna aplikasi. Beberapa pengguna yang mencoba mencari bantuan justru menghubungi nomor tersebut dengan asumsi bahwa mereka sedang berkomunikasi dengan pihak resmi. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan kesalahpahaman, tetapi juga berpotensi merugikan kedua belah pihak—baik pengguna yang tidak mendapatkan layanan semestinya, maupun pemilik nomor yang terganggu privasinya.

Di sisi lain, kejadian ini memicu kritik dari masyarakat terkait kualitas pengelolaan layanan digital pemerintah. Banyak pihak mempertanyakan bagaimana proses verifikasi dan validasi data dilakukan sebelum aplikasi dirilis ke publik. Pencantuman informasi penting seperti nomor kontak dinilai seharusnya melalui tahap pengecekan berlapis untuk memastikan keakuratan dan keabsahannya.

Selain itu, aspek perlindungan data pribadi juga menjadi perhatian. Pencantuman nomor telepon seseorang tanpa izin dapat dikategorikan sebagai pelanggaran privasi, terlebih jika nomor tersebut digunakan dalam konteks layanan publik yang dapat diakses oleh banyak orang. Hal ini berpotensi menimbulkan gangguan berupa panggilan atau pesan yang tidak diinginkan.

Kasus ini menambah daftar catatan terkait tantangan dalam pengembangan layanan digital di sektor publik, khususnya dalam hal ketelitian dan akurasi informasi. Kepercayaan masyarakat terhadap sistem digital sangat bergantung pada profesionalisme dan kesiapan infrastruktur yang digunakan, termasuk hal-hal mendasar seperti kejelasan kontak layanan.

Sejumlah warganet pun menanggapi kejadian ini dengan nada kritis hingga sarkas, menyebut insiden tersebut sebagai bentuk kelalaian yang seharusnya bisa dihindari. Mereka berharap adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem yang digunakan, serta perbaikan segera agar kejadian serupa tidak kembali terulang di kemudian hari.