BANYUWANGI — Proyek renovasi gudang dan rumah negara pada satuan kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang berlokasi di Jalan A. Yani Nomor 110, Kelurahan Sobo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, menjadi sorotan. Pekerjaan dengan nilai kontrak mencapai Rp3.620.616.828,53 tersebut memunculkan pertanyaan mengenai pelaksanaan pekerjaan di lapangan, khususnya terkait penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK).

Berdasarkan informasi yang diterima, penerapan ketentuan K3 di lokasi proyek diduga belum berjalan secara optimal. Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius, mengingat keselamatan pekerja merupakan aspek penting dalam setiap pekerjaan konstruksi. Pihak pelaksana, CV Ayu Susilakarya Banyuwangi, diharapkan memastikan ketersediaan alat pelindung diri (APD), pemasangan rambu keselamatan, penerapan prosedur kerja yang aman, serta pengendalian risiko sesuai ketentuan yang berlaku. Dugaan tersebut perlu diverifikasi melalui pemeriksaan langsung oleh pihak berwenang agar tidak menimbulkan kesimpulan sepihak.

Selain aspek keselamatan kerja, nilai kontrak yang mencapai lebih dari Rp3,62 miliar juga menjadi perhatian terkait efektivitas penggunaan anggaran negara. Besarnya nilai proyek tidak serta-merta menunjukkan adanya pemborosan, sehingga diperlukan pemeriksaan terhadap ruang lingkup pekerjaan, volume, harga satuan, spesifikasi teknis, kondisi bangunan sebelum renovasi, serta hasil pekerjaan di lapangan. Pengawasan diperlukan untuk memastikan seluruh pelaksanaan sesuai dokumen kontrak dan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut, pihak CV Ayu Susilakarya Banyuwangi dan instansi terkait diharapkan memberikan klarifikasi mengenai penerapan K3 dan SMKK serta mekanisme pengawasan proyek. Pemeriksaan objektif diperlukan untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai standar keselamatan, spesifikasi, dan ketentuan kontrak. Hingga terdapat hasil verifikasi serta keterangan resmi dari pihak terkait, dugaan yang muncul perlu ditempatkan sebagai informasi awal yang masih memerlukan konfirmasi demi menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara. (Tim)