Raja Ampat, – Kebijakan pembangunan fasilitas kesehatan di Kabupaten Raja Ampat menuai kritik tajam dari masyarakat setempat. Proyek pembangunan gedung modern berlantai tiga di RSUD Raja Ampat yang menelan pagu anggaran daerah hingga Rp137,14 miliar (tepatnya Rp137.141.423.440,00) dinilai minim fungsi dan cenderung menghamburkan anggaran daerah (APBD).

Kritik pedas ini mencuat ke publik setelah warga bernama Delano Emilio mengunggah keresahan masyarakat di grup publik Opini Pileg Raja Ampat pada Senin (19/10/2026) dini hari.

“Kami tidak minta bangunan elit. Kami hanya berharap penanganan, bukan rujukan!” tulis Delano dalam unggahannya yang kini menjadi sorotan, lengkap dengan tagar #BUKAN_RUJUKAN.

Megah di Luar, Kosong di Dalam

Dalam keluhannya, masyarakat mempertanyakan asas manfaat dari proyek prioritas Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI tersebut. Meski total estimasi investasi untuk pemerataan fasilitas kesehatan di wilayah kepulauan ini direncanakan mencapai Rp160 miliar hingga Rp169 miliar, realita di lapangan justru berbanding terbalik dengan kemegahan gedungnya.

Warga membeberkan bahwa bangunan lama RSUD rata-rata kosong karena hampir semua pasien ujung-ujungnya harus dirujuk ke Sorong. Gedung baru 3 lantai itu dituding hanya berfungsi optimal di bagian Instalasi Gawat Darurat (IGD) untuk tindakan penyelamatan awal atau Basic Life Support (BLS).

“Apa manfaat bangunan RSUD 3 lantai kalau yang berguna hanya IGD? Setelah itu pasien tetap dapat rujukan,” kesal warga.

Kelangkaan fasilitas medis vital seperti MRI, CT Scan, USG, hingga absennya operator tenaga medis dan dokter spesialis ditengarai menjadi akar penyebab RSUD ini mandul dalam mengeksekusi tindakan medis lanjutan.

Beban APBD dan Derita Pasien Kampung

Pemerintah daerah dinilai keliru dalam menentukan skala prioritas. Pembangunan fisik yang jor-joran ini dianggap hanya memboroskan lahan, menyedot anggaran besar, serta membebani APBD untuk biaya pemeliharaan (maintenance) gedung yang minim fungsi.

Dampak dari sistem “dikit-dikit rujuk” ini pun sangat memukul masyarakat kecil. Banyak warga dari kampung-kampung di pelosok Raja Ampat terpaksa ‘balik kanan’ dan memilih pulang membawa penyakit mereka karena tidak mampu menanggung biaya transportasi, akomodasi, hingga rumitnya urusan administrasi rujukan ke Sorong.

Masyarakat berharap pemerintah daerah tidak hanya fokus pada kosmetik pembangunan infrastruktur demi mengejar status rumah sakit Tipe C, tetapi lupa mengisi “ruh” dari fasilitas kesehatan itu sendiri: yakni ketersediaan alat medis modern dan dokter spesialis yang siap melayani masyarakat di Surga Terakhir di bumi.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi resmi dari instansi terkait maupun Dinas Kesehatan Kabupaten Raja Ampat mengenai keluhan fasilitas pelayanan medis dan evaluasi proyek miliaran rupiah tersebut.

(Red)